Menariknya Kekuasaan

15 07 2017

Jelang pemilihan kepala daerah secara serempak tahun 2018 banyak terpasang baliho bakal calon pemimpin. Hal yang sama dengan kampung halaman saya, Pinrang. Dalam mudik mendadak ke kampung halaman, sepanjang perjalanan dari Makassar ke Pinrang, banyak baliho figur bakal calon yang mempromosikan dirinya. Tentunya dengan berbagai slogan dan program kerja yang diunggulkan.
Banyak dana promosi maupun sosialisasi yang harus dikeluarkan tak menyurutkan niat mereka untuk menjadi pemimpin. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan program kerja yang lebih nyata, menjadi tantangan. Dilain pihak mempengaruhi ketertarikan masyarakat untuk memilih membutuhkan program nyata yang ingin dirasakan secara langsung. Semua itu butuh dana yang tak sedikit.
Pertanyaannya, bagaimana dana itu semua akan kembali ? Atau adakah yang mendanai hal tersebut sebagai program tanggung jawab sosial yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat ? Kalau menang, kemungkinan ada kesempatan mengembalikan. Bagaimana kalau kalah ? Apakah yang kalah akan menganggap semua dana yang dikeluarkan dianggap sebagai sumbangan atau akan menuntut pihak-pihak yang menjanjikan kemenangan.
Coba bayangkan jika setiap calon harus mengeluarkan dana 10-100 Milyar untuk memenuhi ambisinya. Banyak dana yang digunakan akan membuat daerah mempunyai perputaran uang yang besar. Bisa jadi hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, yang menjalankan eforia pilkada. Ada tim sukses yang turut menyumbang dengan harapan calon yang diusung bisa mendapatkan suara dan ada pula sebaliknya.
Iseng bertanya ke sejumlah kalangan, ada yang berpendapat bahwa semua dana tersebut bisa kembali jika memenangkan pemilihan kepala daerah. Berbagai bentuk program pembangunan dan perizinan bisa menjadi jalur untuk memperoleh pengembalian dana. Kalau hal ini benar adanya, kasihan masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pembangunan yang maksimal, karena harus dibebani oleh biaya pilkada.
Dari berbagai perbincangan, yang mengisi hampir mayoritas pertemuan dengan berbagai kalangan, saya mendapatkan kesan buruk pilkada. Suatu program yang membutuhkan ongkos yang besar dan bisa jadi hanya dimenangkan oleh kalangan yang mempunyai dana besar. Sebaliknya bakal calon yang mempunyai program kerja dan kemampuan memimpin daerah lebih baik tidak dapat terpilih. Masyarakat juga digiring untuk lebih cenderung memilih berdasarkan “manfaat” langsung yang mereka dapatkan.
Apapun motivasinya, tetap menjadikan pemilihan kepala daerah menarik, baik untuk kepentingan partai, kepentingan calon ataupun kepentingan tim sukses. Bahkan jika tidak ada calon, maka partai juga akan pusing untuk memenuhi ketentuan. Pada akhirnya pemilihan kepala daerah kurang menarik jika harus memilih antara calon dan kotak kosong.
Apakah nanti dapat kewujudkan janji-janjinya atau hanya memilirkan bagaimana cara mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan. Ada yang akan bekerja keras dalam membangun daerahnya, ada pula yang akhirnya terjebak dengan pungli atau korupsi yang terindikaai dan tertanggap KPK.
Berharap bahwa siapapun yang terpilih sebagai pemimpin dapat membawa kepada perbaikan kehidupan masyarakat, perbaikan pada pelayanan dan pendapatan daerah. (AA)